Pintar Pelajaran Imbas Penjajahan / Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia Di Dalam Bidang Politik
Artikel dan Makalah wacana Dampak Penjajahan / Pendudukan Militer Jepang di Indonesia di Dalam Bidang Politik - Pada masa Jepang, semua organisasi kebangsaan yang telah bangkit semenjak zaman Hindia Belanda dibubarkan dan dilarang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Bala Tentara Jepang No. 2 tanggal 8 Maret 1942 yang berisi bahwa bangsa Indonesia dihentikan berserikat dan berkumpul. Segenap pelanggaran terhadap undang-undang larangan ini, akan diambil tindakan oleh Dinas Polisi Rahasia Jepang yakni Kempeitai dengan siksaan yang sangat kejam. Para pemimpin organisasi kebangsaan yang telah dibubarkan tadi selalu dicurigai dan diawasi. Jepang betul-betul mengetahui keaadan politik Indonesia. Ini terlihat dikala Jepang hendak menduduki Indonesia mereka telah dilengkapi dengan banyak sekali macam dokumen yang berisis wacana situasi politik zaman Hindia Belanda, termasuk pata tokoh pemimpin bangsa Indonesia. (Baca juga : Dampak Penjajahan Jepang)
Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan, kecuali golongan Islam yang mendapat perlakuan lain alasannya sikapnya yang anti Barat. Sampai November 1943, Jepang memperkenankan berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang dibuat pada zaman Hindia Belanda. Namun, sehabis MIAI mengalami perkembangan pesat, para tokohnya mulai diawasi secara ketat. Akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Walapun secara tegas Jepang memberlakukan undang-undang larangan berserikat dan berkumpul, para tokoh pergerakan nasional tetap berusaha membela dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Mereka tetap memperjuangkan Indonesia merdeka. Mereka dalam perjuangannya harus ekstra berhati-hati alasannya Jepang tidak segan membunuh siapa saja yang menentangnya.
Melihat situasi ibarat itu tokoh-tokoh pergerakan tidak mengambil perilaku radikal atau nonkooperatif, melainkan kooperatif. Sikap kooperatif ini memungkinkan mereka bekerja sama dengan Jepang dan duduk di badan-badan bentukan Jepang. Beberapa kebijaksanaan pemerintahan Jepang dimanfaatkan untuk kepentingan usaha nasional serta kasatuan-kesatuan pertahanan.
Pada final 1944, pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya mulai terdesak. Pulau Salpan yang strategis sudah dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat sehingga mengancam posisi tentara Jepang. Peristiwa tersebut menjadikan Perdana Menteri Tojo digantikan oleh Perdana Menteri Koiso. Keadaan Jepang pada waktu itu semakin jelek ditambah dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Untuk menyikapi hal tersebut pada 9 September 1944 pada sidang tubuh legislatif Jepang, Koiso mengemukakan komitmen kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia.
Akhir dari penjajahan Jepang sudah di ambang pintu. Sekutu melancarkan bom ke dua kota sentral di jepang, Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga pemimpin Indonesia, Soekarno, Moh Hatta dan dr, Radjiman kembali dari Da Lat, Vietnam, untuk bertemu dengan pimpinan Jepang di sana guna membahas kemerdekaan Indonesia. Keseokan harinya mereka bertiga hingga di Indonesia sehabis sebelumnya mendarat di Singapura. Karena isu yang belum begitu canggih dan larangan Jepang, masyarakat Indonesia tidak mengetahui wacana komitmen kemerdekaan tersebut, begitu pun dengan para pemimpin Indonesia.
Akhirnya sehabis melalui proses melelahkan, Jepang mengalah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu merupakan insiden bersejarah yang mengubah kondisi Indonesia.
b. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Anda kini sudah mengetahui Dampak Penjajahan Jepang di Indonesia di Dalam Bidang Politik. Terima kasih anda sudah berkunjung ke Perpustakaan Cyber.
Referensi :
Suwito, T. 2009. Sejarah : Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, p. 368.
0 Response to "Pintar Pelajaran Imbas Penjajahan / Pendudukan Militer Jepang Di Indonesia Di Dalam Bidang Politik"
Post a Comment