Hubungan Aturan Dan Kekuasaan Beserta Pengaruhnya Terlengkap

Hubungan Hukum dan Kekuasaan Beserta Pengaruhnya Terlengkap - Pengertian aturan ialah sesuatu yang bekerjasama dengan pergaulan hidup antara insan yang satu dengan insan lainnya. Hukum tersebut mustahil ada kalau pergaulan hidup tidak ada. Dalam pergaulan hidup biasanya terdapat aturan aturan yang diperoleh dengan beberapa unsur pendukung didalamnya.

Hukum berjalan dengan faktor paksaan, tetapi aturan tersebut juga membutuhkan kekuasaan dari penegaknya. Maka dari itu terciptalah kekerabatan aturan dan kekuasaan dalam sebuah negara. Kedua hal ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kemudian kekuasaan juga membutuhkan aturan yang mengaturnya biar tidak terjadi perilaku kewenang wenangan dan tidak melebihi batas tertentu.

Pengaruh Hubungan Hukum dengan Kekuasaan

Pengertian kekuasaan secara psikologis dan sosiologi ialah sebuah potensi yang kuat terhadap masyarakat. Kekuasaan sanggup dimiliki oleh seorang pemimpin apabila cita-cita dan keputusannya ditaati oleh pengikutnya sesuai dengan motivasi untuk memperoleh laba dan kenikmatan dari apa yang diberikannya.

Adapula pengertian kekuasaan berdasarkan Abraham Kaplan dan Harold D Laswell yaitu sesuatu yang bekerjasama dengan aturan kelompok atau seseorang terhadap kelompok atau orang lain sesuai dengan tujuan dari pihak pertama. Lantas apa kekerabatan antara aturan dengan kekuasaan itu? Apa saja imbas aturan terhadap kekuasaan? Apa saja imbas kekuasaan terhadap hukum? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ihwal kekerabatan aturan dan kekuasaan beserta pengaruhnya terlengkap. Untuk lebih jelasnya sanggup anda simak di bawah ini.

Hubungan Hukum dan Kekuasaan Beserta Pengaruhnya Terlengkap

Sekarang ini banyak sekali kekuasaan yang disalahgunakan demi kepentingan kelompok atau langsung sehingga menimbulkan ketidakadilan untuk orang banyak. Sikap penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya terjadi secara acak, melainkan sudah terstruktural dalam sebuah lembaga. Hukum dan kekuasaan ialah dua hal yang mempunyai kekuatan yang relevan. Jika aturan tidak disertai dengan kekuasaan, maka sanggup dinyatakan lumpuh. Namun kalau kekuasaan tidak disertai dengan hukum, maka sanggup dikatakan kekuasaan belaka. Kekuasaan dan aturan ialah dua sistem yang mengatur kemasyarakatan. Maka dari itu keduanya saling berhubungan, namun adakalanya kekuasaan membuat aturan menjadi tumpul. Hingga problem masalah yang terjadi tidak sanggup diselesaikan oleh aturan itu sendiri.

Baca juga : Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana Beserta Sumber dan Asas Asasnya

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa kekerabatan aturan dan kekuasaan saling kuat satu sama lain. Kedua hal ini intinya berbeda, namun saling berkaitan. Kita sanggup membayangkan kalau kekuasaan dan aturan saling mempengaruhi, maka dampak yang diberikan juga akan mempengaruhi masyarakat. Contohnya saja kekuasaan yang tidak disertai dengan aturan hukum, maka akan menimbulkan banyak sekali kompetisi selayaknya kejadian tragedi dalam alam.

Di dunia kasatmata sering bermunculan slogan bahwa "Siapa yang kuat maka disitulah mereka berhak melaksanakan apa saja kepada orang lain dan menang". Hukum akan berkembang menjadi tumpul dan tidak sanggup diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa disertai dengan kekuasaan. Hal ini sanggup terjadi alasannya tidak adanya ikatan antara si pengeluar kebijakan dengan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu hal hal di luar aturan berhak dilakukan oleh masyarakat serta mereka yang mengeluarkan aturan tidak sanggup memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Maka dari itulah kekerabatan aturan dan kekuasaan tersebut sangatlah erat.

Berdasarkan pedoman diatas, maka kita sanggup menyimpulkan bahwa kekerabatan antara aturan dengan kekuasaan sanggup kuat satu sama lain. Hukum dan kekuasaan harus dipertahankan dan diperebutkan dalam bentuk kemasan berupa politik. Namun disini terdapat permasalahan mengenai manakah yang akan menjadi hal yang dipengaruhi maupun mempengaruhi. Hukum dengan kekuasaan mempunyai imbas satu sama lain dengan tujuan untuk  saling melengkapi. Maka dari itu  sisi aturan sanggup kuat terhadap kekuasaan dan sebaliknya.

Meski begitu proporsi kekuasaan tidak sanggup dipungkiri sangat kuat lebih dalam aturan dalam lingkup substansial. Hukum disini mempunyai arti sebagai "Kendaraan" yang bertugas untuk membuat kebijakan dari para penguasa menjadi legal. Sedangkan aturan yang kuat terhadap kekuasaan lebih meliputi ke ranah formil. Dengan kata lain aturan dijadikan sebagai aturan dalam menyelenggarakan dan membagi kekuasaan ibarat halnya yang terdapat pada konstitusi. Meskipun sesungguhnya sudah terdapat kekerabatan antara aturan dan kekuasaan tersebut.

Baca juga : Pengertian Landasan Idiil, Konstitusional dan Landasan Operasional

Hukum Berpengaruh Terhadap Kekuasaan

Setelah menjelaskan ihwal kekerabatan aturan dan kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ihwal imbas aturan terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang dipengaruhi oleh kekuasaan akan membuat keadaan dalam kondisi ibarat dalam hutan rimba yakni dalam dimensi sosial hanya orang kuatlah yang berkuasa.

Untuk itulah aturan dijadikan sebagai rambu rambu dalam bulat kekuasaan sehingga menjadi lebih terorganisir. Kejadian ini sanggup dijumpai dalam konstitusi, dimana secara garis besar isi dari konstitusi ialah bagaimana menyelenggarakan, mengatur dan membatasi kekuasaan serta mengatur HAM (Hak Asasi Manusia). Selain itu aturan juga berpean dalam lingkup formil yakni untuk mengatur kekuasaan yang ada.

Hukum yang mengatur kekuasaan berkhasiat untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan begitu masyarakat tidak akan menjadi korban dan objek dari kekuasaan. Kemudian aturan yang mempengaruhi kekuasaan tersebut juga akan berkhasiat untuk mengatur pihak pihak yang akan merebut kekuasaan ataupun berkuasa. Hukum dan kekuasaan inilah yang menjadi solusi adil dalam mengatur semua pihak yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini aturan tidak hanya mengatur masyarakat saja, namun juga mengatur pihak yang mempunyai kekuasaan.

Kekuasaan Berpengaruh Terhadap Hukum

Hukum yang tidak disertai kekuasaan membuat eksistensi aturan mempunyai latarbelakang yang mandul. Maka dari itu aturan dan kekuasaan saling kuat satu sama lain. Bahkan sering kali terdapat pertanyaan mengenai segelintir orang yang diberikan kekuasaan untuk sanggup diandalkan biar mempengaruhi aturan yang tujuannya untuk mengatur masyarakat. Pertanyaan ibarat ini sanggup dijawab memakai metode konseptual dan bukan memakai metode empiris. Hal ini dikarenakan aturan secara empiris banyak dipakai untuk membuat kepentingan penguasa menjadi legal.

Baca juga : Perbedaan Demokrasi dan Komunisme Lengkap

Sebagian pihak mempunyai kekuasaan secara konseptual alasannya berawal dari rasa ketidaknyamanan akan kondisi yang nantinya akan membuat masyarakat menjadi goyah dan tidak stabil. Konsep kekerabatan aturan dan kekuasaan ibarat ini sanggup terjadi dalam masyarakat sosialis maupun liberal. Masyarakat mempunyai kesepakatan untuk menawarkan sekelompok orang untuk dimandati sebagai penguasa. Kemudian demi membuat kestabilan sosial, maka mereka diatur oleh kewenangan yang dimiliki oleh penguasa tersebut. Dalam penguasa terdapat aturan yang terdapat dalam kewenangan untuk mengatur masyarakatnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam setiap rezim penguasa yang berkembang kini ini terdapat karakteristiknya masing masing. Karakteristik tersebut sanggup dilihat dari karakteristik aturan yang djadikan sebagai produk politiknya. Jalannya karakteristik aturan secara linier dibandingkan latarbelakang aturan dalam karakteristik rezim kekuasaan. Sebuah produk aturan akan mempunyai huruf yang responsif kalau kekuasaannya bersifat demokratis. Sedangkan produk aturan yang mempunyai huruf ortodoks atau konservatif kalau kekuasaannya bersifat otoriter.

Meski begitu adapula pendapat ambigu yang terkait adikara dan demokrasi itu sendiri. Maknanya pembeda diantara keduanya secara tegas tidak sanggup dilihat. Mungkin saja sebuah negara mempunyai penguasa adikara berbohong bahwa sifat produk hukumnya ialah konservatif dalam melindungi masyarakatnya. Dengan kata lain makna demokratis yang untuk rakyat, dari rakyat dan oleh rakyat menjadi berubah hanya untuk rakyat saja. Maka dari itu rakyat hanya sekedar menikmati manfaat atau akhirnya saja tanpa harus berperan serta. Dari klarifikasi inilah kita tahu bahwa aturan dan kekuasaan saling bekerjasama dan berpengaruh.

Sekian klarifikasi mengenai kekerabatan aturan dan kekuasaan beserta pengaruhnya terlengkap. Hukum tidak disertai dengan kekuasaan, maka sanggup dinyatakan lumpuh. Namun kalau kekuasaan tidak disertai dengan hukum, maka sanggup dikatakan kekuasaan belaka. Semoga artikel di atas sanggup menambah wawasan anda dan terima kasih telah membaca bahan kekerabatan antara aturan dengan kekuasaan di atas.

Share this post